Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Fatlon Nisa pada RDP tindak lanjut kasus pelecehan seksual Ponpes Tenggarong Seberang. (pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Fatlon Nisa menegaskan perlunya penanganan serius terhadap dugaan kasus penyimpangan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren.

Ia menilai kasus tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut masa depan generasi penerus bangsa.

“Kita wajar menitipkan anak di pondok pesantren karena akhlaknya dididik dengan baik. Tetapi kalau benar ada kasus seperti ini, tentu harus dihentikan. Jangan sampai ada regenerasi penyimpangan seksual yang merusak penerus bangsa,” tegas Fatlon Nisa, Selasa (19/08/2025).

Fatlon menyebutkan dari pemaparan pihak TRC PPA yang menangani kasus itu, mengungkap bahwa kasus serupa pernah terjadi sejak 2021. Ia menyayangkan baru terungkap belakangan ini lantaran para santri tidak berani berbicara.

“Kalau dari 2021 tidak ada santri yang melapor, berarti ada pembiaran. Orang tua santri juga mestinya tahu, karena ini pesantren, bukan hal kecil,” ujarnya.

Secara tegas dirinya meminta agar kasus ini tidak hanya berhenti pada tujuh santri yang saat menjadi korban, melainkan harus diusut lebih luas.

Pasalnya dari laporan pihak Pemerintah Desa (Pemdes) sistem pendidikan di pondok pesantren tersebut dikenal dengan sebutan eksklusif, atau tertutup. Sebab Fatlon menilai hal itu berpotensi membuat banyak hal tidak terungkap.

Terkait langkah penanganan, Fatlon menilai penutupan pesantren merupakan keputusan tepat. Namun ia juga mengusulkan agar para santri sementara dipulangkan ke orang tua masing-masing hingga proses hukum selesai.

“Kalau masih mondok di sana, tetap ada kesempatan berbuat banyak hal yang tidak kita inginkan. Jadi alangkah baiknya anak-anak dipulangkan dulu sambil menunggu keputusan tim,” sarannya.

Lebih lanjut, Fatlon meminta agar kasus ini tidak dijadikan drama yang bisa memengaruhi hasil sidang. Ia menekankan pelaku harus dijatuhi hukuman sesuai aturan hukum yang berlaku, bahkan bila perlu diberikan hukuman sosial agar tidak mengulangi perbuatannya.

“Harapan saya pribadi, pelaku tidak bisa berlindung dari drama atau alasan lain. Karena ini menyangkut penyimpangan seksual, hukum harus ditegakkan sesuai undang-undang yang berlaku,” pungkasnya. (Adv/Tan).